Lenterawayracana.id | Tolitoli, 18 Mei 2026 — Suasana berbeda tampak dalam kegiatan reses masa persidangan II tahun 2026 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemi Yusuf, dari Daerah Pemilihan I (Baolan). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Partai Golkar Tolitoli, Jalan Veteran, Kelurahan Baru, Senin malam (18/5) itu secara khusus menitikberatkan pada upaya mendengar suara kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
Pendekatan ini menjadi penting mengingat selama ini kelompok difabel dinilai jarang, bahkan nyaris tidak pernah, dilibatkan dalam forum-forum resmi seperti reses. Dalam perspektif pembangunan inklusif, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan partisipasi sosial yang berpotensi menghambat pemerataan kebijakan publik.
Dalam sambutannya, Jemi Yusuf menegaskan bahwa reses kali ini sengaja dirancang lebih terbuka dan partisipatif. Ia ingin memastikan bahwa aspirasi dari kelompok yang selama ini terpinggirkan dapat tersalurkan secara langsung kepada pemangku kebijakan.
“Selama ini suara penyandang disabilitas kurang terdengar. Maka pada reses ini, kami memberi ruang khusus agar mereka bisa menyampaikan kebutuhan dan harapannya,” ujarnya.
Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 WITA tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan organisasi masyarakat, tokoh lokal, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD). Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan, yang kemudian mengerucut pada tiga isu utama.
Pertanyaan pertama disampaikan oleh Sutra Yahya Pettadjani, S.Sos., M.Si., dari Yayasan Jalinan Kasih Tolitoli. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, khususnya antara dinas kesehatan dengan lembaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan.
Menurutnya, kolaborasi yang lebih terbuka akan memperkuat efektivitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama dalam aspek kesehatan.
“Kami berharap ada ruang komunikasi yang lebih luas agar program-program kemanusiaan bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, pertanyaan kedua disampaikan oleh Ketua PAC, Rustam, yang mengangkat isu kesehatan dan infrastruktur. Ia menilai bahwa akses layanan kesehatan masih perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Adapun pertanyaan ketiga datang dari perwakilan komunitas disabilitas yang menyoroti persoalan lokasi layanan publik dan transportasi. Aksesibilitas menjadi kata kunci dalam aspirasi ini, di mana fasilitas umum dinilai belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.
Dari sudut pandang analitis, ketiga isu tersebut menunjukkan adanya keterkaitan struktural antara layanan dasar, infrastruktur, dan inklusivitas sosial. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, pihak OPD yang hadir memberikan penjelasan sesuai dengan bidang masing-masing. Secara umum, seluruh pertanyaan mendapatkan respons langsung, meskipun implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.
Secara naratif, reses ini tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang dialog yang mempertemukan realitas sosial dengan kebijakan publik. Kehadiran kelompok difabel dalam forum ini menghadirkan dimensi human interest yang kuat, bahwa di balik angka dan program, terdapat individu-individu yang membutuhkan perhatian nyata.
Reses yang berlangsung hingga 23 Mei 2026 ini diharapkan mampu menjadi titik awal perubahan pendekatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan
(LW.id
