LENTERAWAYRACANA.ID | TOLITOLI – Momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 kembali mengingatkan pentingnya implementasi nilai keadilan sosial dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Dalam Dialog Pagi yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) Tolitoli, Rabu (3/6/2026), anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemi Yusuf, menyoroti perlunya pemerataan distribusi program MBG hingga menjangkau wilayah 3T (terluar, terjauh, dan tertinggal).
Menurutnya, prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menyentuh anak-anak peserta didik yang berada di daerah pesisir, kepulauan, dan kawasan dengan akses transportasi terbatas.
“Bila berbicara tentang keadilan sosial, maka seluruh anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis, tanpa dibatasi oleh faktor geografis,” ujarnya.
Data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli melalui siaran RRI menunjukkan masih terdapat sekitar 8.000 peserta didik yang belum mendapatkan layanan Program MBG. Sebagian besar berada di wilayah yang memiliki tantangan akses dan distribusi logistik.
Kondisi tersebut juga disampaikan Kepala Desa Pulau Kabetang, Ruslan Wahab. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan berharap program MBG dapat segera menjangkau sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar sehingga seluruh siswa memperoleh hak yang sama dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan.
Dari perspektif pembangunan manusia, pemenuhan gizi anak sekolah memiliki korelasi kuat terhadap kemampuan belajar, konsentrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Karena itu, pemerataan akses terhadap program MBG tidak hanya menjadi isu kesejahteraan sosial, tetapi juga investasi strategis dalam pembangunan pendidikan.
Sebagai solusi, Jemi Yusuf mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan model pelaksanaan MBG yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah 3T. Salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi Kantin Sekolah Sehat (KSS) sebagai pusat pengelolaan makanan bergizi di sekolah-sekolah yang sulit dijangkau oleh dapur umum berskala besar.
Selain itu, keterlibatan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dinilai dapat menjadi alternatif yang efektif dalam pengelolaan makanan bagi peserta didik di wilayah terpencil. Pendekatan berbasis komunitas tersebut tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Pemanfaatan potensi pangan lokal turut menjadi bagian penting dari skema tersebut. Untuk daerah pesisir dan pulau-pulau terluar, sumber protein hewani berupa ikan yang melimpah dapat dioptimalkan sebagai bahan utama menu MBG. Pendekatan ini dinilai lebih efisien, berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Dengan demikian, pemerataan Program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar menjadi target administratif, melainkan representasi nyata dari semangat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya, tidak ada lagi anak-anak di wilayah 3T yang tertinggal dalam memperoleh hak dasar atas pendidikan dan gizi yang layak.
(LW.ID)
