LENTERAWAYRACANA.ID | PINRANG – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid, S.Sos. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati Pinrang, Kamis (4/6).
Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Pinrang, rapat ini difokuskan pada percepatan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen evaluasi yang berfungsi meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, Bupati Irwan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat menyelesaikan setiap catatan yang diberikan.
Menurutnya, capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil kerja kolektif yang patut disyukuri, namun bukan menjadi titik akhir dari proses perbaikan birokrasi.
“Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk terus menyempurnakan tata kelola keuangan daerah sehingga setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar Bupati Irwan.
Di tengah tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, efisiensi menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan pembangunan. Bupati Irwan menegaskan bahwa setiap program harus dirancang secara selektif dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi publik yang menekankan efektivitas alokasi sumber daya, di mana setiap rupiah dari anggaran daerah harus menghasilkan nilai manfaat sosial yang optimal.
Karena itu, kegiatan yang bersifat seremonial diharapkan dapat diminimalisasi, sementara anggaran yang tersedia difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Anggaran daerah harus benar-benar digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Irwan juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antarinstansi dinilai menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Pinrang.
Bagi masyarakat, pengelolaan keuangan daerah yang sehat bukan hanya tercermin dari laporan administrasi yang baik, tetapi juga dari hadirnya jalan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, layanan pendidikan yang berkualitas, serta pelayanan publik yang semakin mudah diakses.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan penguatan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap setiap kebijakan anggaran mampu menghadirkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Lasinrang.
(MAMAD)
