LENTERAWAYRACANA.ID | TOLI-TOLI – Pemerintah Kabupaten Tolitoli memperlihatkan keseriusan dalam mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan sistem pengawasan terpadu terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 090/6404/Bag. Umum tentang pelaksanaan pengawasan lintas sektoral selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Juni 2026.
Kebijakan ini tidak hanya merepresentasikan agenda administratif pemerintahan, tetapi juga mencerminkan artikulasi politik pembangunan yang menempatkan isu gizi sebagai variabel fundamental dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.
Dalam konstruksi pembangunan modern, pemenuhan gizi masyarakat dipahami bukan sekadar urusan konsumsi pangan, melainkan bagian dari investasi biologis negara terhadap generasi masa depan. Karena itu, pengawasan terhadap SPPG menjadi instrumen strategis untuk memastikan rantai distribusi pangan bergizi berjalan dalam koridor higienitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelayanan publik.
Tim pengawasan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OPD teknis, serta unsur pendukung program pangan daerah. Keterlibatan lintas institusi tersebut menunjukkan adanya pendekatan integratif dalam tata kelola program sosial berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sejumlah pejabat strategis yang tergabung dalam agenda pengawasan di antaranya Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahendra, S.H., S.I.K., Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli Ibnu Firman Ide Amin, S.H., Kasdim 1305/BT Mayor Inf Roy Kalalembang, serta Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (P) A.R. Gazali, M.MTr. Opsla.
Turut terlibat pula Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tolitoli Rustam Rewa bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli Moh. Tang H. Yahya yang menjadi salah satu figur teknokratis dalam penguatan sistem ketahanan pangan daerah.
Kehadiran unsur keamanan, penegak hukum, hingga perangkat teknis pangan menandakan bahwa Program MBG telah berkembang menjadi agenda pembangunan yang bersifat multidisipliner. Dalam perspektif kebijakan publik kontemporer, model pengawasan semacam ini mencerminkan transformasi birokrasi menuju collaborative governance, yakni pola tata kelola yang menitikberatkan sinergi kelembagaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara adaptif dan presisi.
Selama pelaksanaan pengawasan, tim dijadwalkan melakukan inspeksi ke sejumlah titik SPPG di Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang. Pada hari pertama, Rabu 10 Juni 2026, monitoring dilakukan di SPPG Baolan Baru 04, SPPG Tolitoli Baolan Panasakan, SPPG Baolan Baru 01, serta SPPG Baolan Nalu.
Agenda kemudian berlanjut pada Kamis, 11 Juni 2026, dengan sasaran SPPG Baolan Baru 03, SPPG Tolitoli Baolan Tuweley, SPPG Baolan Baru 02, dan SPPG Baolan Baru 05. Sedangkan pada Jumat, 12 Juni 2026, tim melaksanakan pengawasan di SPPG Galang Ogomoli 02, SPPG KHM Galang, serta SPPG Tolitoli Galang Ogomoli.
Dari sudut pandang ilmiah populer, keberadaan SPPG memiliki posisi vital dalam membentuk ekosistem kesehatan masyarakat berbasis pangan berkualitas. Ketersediaan makanan bergizi yang diproses secara higienis dan terdistribusi tepat sasaran berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas kognitif, ketahanan imunologis, hingga produktivitas sosial masyarakat.
Karena itu, pengawasan tidak dapat dipahami sebatas agenda seremonial birokrasi. Di balik proses inspeksi dapur, pengecekan sanitasi, hingga evaluasi distribusi pangan, terdapat tanggung jawab besar negara dalam memastikan setiap anak memperoleh hak dasar atas nutrisi yang layak.
Dimensi human interest dalam program ini juga begitu kuat. Bagi banyak keluarga, terutama pada kelompok masyarakat rentan, Program MBG menghadirkan rasa tenang sekaligus harapan. Satu paket makanan bergizi bukan hanya memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara dalam menjaga kualitas tumbuh kembang generasi muda.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Mohammad Asrul Bantilan, S.Sos., dalam surat tugas tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan pengawasan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penegasan tersebut menjadi refleksi bahwa tata kelola pangan publik membutuhkan disiplin kolektif, integritas kelembagaan, serta sensitivitas sosial yang tinggi.
Melalui pengawasan yang sistematis, terukur, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Tolitoli berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga mampu melahirkan dampak sosial yang berkelanjutan dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
(LW.ID)
