LenteraWayracana.id | KENDARI – Di tengah harapan ribuan mahasiswa yang menggantungkan masa depan pada bantuan pendidikan, program beasiswa daerah di Kabupaten Konawe justru kembali memasuki ruang evaluasi publik. Fraksi Mahasiswa Konawe (FM-Konawe) mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan seleksi penerima beasiswa agar lebih transparan, objektif, dan akuntabel.
Bagi sebagian mahasiswa dari keluarga kurang mampu, beasiswa bukan sekadar bantuan finansial. Ia merupakan jembatan sosial yang menghubungkan keterbatasan ekonomi dengan cita-cita pendidikan. Namun ketika keadilan distribusi dipertanyakan, kepercayaan publik pun mulai mengalami erosi.
Kabid Advokasi dan Pergerakan FM-Konawe, Aanchandraa, menilai proses administrasi dan verifikasi penerima beasiswa perlu dievaluasi secara komprehensif. Menurutnya, terdapat dugaan bahwa sejumlah penerima berasal dari kalangan yang secara ekonomi dinilai mampu, bahkan disebut-sebut merupakan keluarga pejabat.
“Transparansi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa program tersebut benar-benar diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan karena kedekatan atau faktor lain di luar ketentuan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi atas pentingnya tata kelola bantuan pendidikan yang berbasis keadilan sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, program beasiswa sejatinya merupakan instrumen redistribusi kesempatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
Aanchandraa menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi dan verifikasi penerima.
“Beasiswa adalah hak masyarakat yang membutuhkan sehingga prosesnya harus adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Secara sosiologis, persoalan ketepatan sasaran bantuan pendidikan bukan hanya menyangkut angka dan administrasi, melainkan menyentuh dimensi moral kebijakan publik. Ketika mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus menunda pembayaran kuliah, sementara mereka yang dianggap berkecukupan memperoleh bantuan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, melainkan rasa keadilan masyarakat.
Dalam lanskap pembangunan sumber daya manusia, beasiswa merupakan investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, validasi data ekonomi penerima menjadi fondasi utama agar program tersebut tidak berubah menjadi sekadar agenda seremonial tanpa substansi.
FM-Konawe juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pendataan dan verifikasi agar kondisi ekonomi calon penerima dapat dinilai secara objektif dan terukur.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya pihak
Kesra, antara lain:
- 1. Membuka informasi terkait proses seleksi dan kriteria penerima beasiswa.
- 2. Melakukan verifikasi ulang terhadap penerima yang diduga tidak sesuai sasaran.
- 3. Memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh prioritas sesuai tujuan program.
- 4. Membangun sistem pengawasan yang menjamin pengelolaan beasiswa berlangsung transparan dan akuntabel.
Di balik angka-angka penerima bantuan, terdapat ribuan mimpi yang menunggu kepastian. Beasiswa sejatinya bukan hadiah, melainkan ikhtiar negara untuk menjaga nyala pendidikan tetap hidup di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat.
Sumber: Pernyataan Kabid Advokasi dan Pergerakan FM-Konawe, Aanchandraa, di Kendari, 27 Juni 2026.
( Ikmal )
