TOLITOLI, LenteraWayracana.id — Dua pekan tanpa penerangan listrik pada malam hari menjadi gambaran nyata tentang masih rapuhnya akses layanan dasar di wilayah kepulauan. Di Pulau Kabetang, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, masyarakat kini menghadapi persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang membuat mesin generator listrik di tiga dusun tidak dapat beroperasi secara normal.
Persoalan tersebut disampaikan Jemi Yusuf, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, dalam Dialog Pagi RRI Tolitoli, Senin (14/9/2026). Ia berharap pemerintah segera menemukan solusi agar kebutuhan energi masyarakat di pulau terluar tersebut kembali terpenuhi.
Kegelapan di Pulau Kabetang bukan sekadar persoalan lampu yang padam. Bagi masyarakat kepulauan, listrik berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, komunikasi, keamanan, hingga kualitas kehidupan keluarga setelah matahari tenggelam.
Pulau Terluar dengan 1.026 Penduduk
Secara administratif, Desa Pulau Kabetang berada di Kecamatan Ogodeide, salah satu wilayah kecamatan terluar sekaligus kawasan perbatasan di Kabupaten Tolitoli.
Pulau tersebut terdiri atas tiga dusun dengan jumlah penduduk mencapai 1.026 jiwa atau sekitar 310 kepala keluarga. Infrastruktur pendidikan juga telah hadir di tengah masyarakat, yakni satu SMP satu atap, dua sekolah dasar, serta dua PAUD.
Namun, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut berhadapan dengan problem mendasar ketika listrik tidak tersedia pada malam hari.
Bagi anak-anak sekolah, misalnya, malam tanpa penerangan bukan hanya berarti kehilangan kenyamanan. Ia dapat berubah menjadi hilangnya ruang belajar. Buku dan tugas sekolah tetap ada, tetapi sarana untuk membacanya menjadi terbatas.
Di titik inilah persoalan energi memperlihatkan wajah sosialnya: listrik bukan lagi sekadar komoditas, melainkan infrastruktur kehidupan.
BBM Bersubsidi Menjadi Mata Rantai yang Krusial
Generator pembangkit listrik yang digunakan masyarakat di tiga dusun membutuhkan BBM untuk beroperasi. Ketika pasokan BBM bersubsidi tidak tersedia, mesin berhenti dan penerangan masyarakat ikut padam.
Situasi ini menunjukkan adanya mata rantai pelayanan publik yang saling bergantung. Infrastruktur pembangkit mungkin tersedia, tetapi tanpa bahan bakar, infrastruktur tersebut kehilangan fungsi.
Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi semacam ini membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata administratif. Wilayah kepulauan memiliki karakter geografis berbeda dengan wilayah daratan. Distribusi energi, logistik, dan kebutuhan dasar menghadapi hambatan jarak, transportasi, serta biaya distribusi.
Karena itu, solusi terhadap persoalan Pulau Kabetang perlu mempertimbangkan kekhasan geografis dan kebutuhan masyarakat kepulauan, bukan hanya menggunakan parameter pelayanan yang berlaku di wilayah daratan.
Ratusan Peserta Didik Belum Terlayani MBG
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah belum terlayaninya ratusan peserta didik di Pulau Kabetang oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Namun, hingga kini para pelajar di pulau tersebut disebut belum memperoleh layanan MBG sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi itu menempatkan masyarakat Pulau Kabetang dalam dua persoalan layanan dasar sekaligus: akses energi dan akses program pemenuhan gizi anak sekolah.
Dua persoalan tersebut memang berbeda secara teknis, tetapi memiliki titik temu yang sama, yakni tantangan menghadirkan negara secara efektif di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Negara Diuji di Wilayah Terluar
Pulau Kabetang memberikan sebuah pelajaran penting dalam perspektif pembangunan. Kemajuan tidak semestinya hanya diukur dari tersedianya program dan kebijakan di tingkat pusat, tetapi dari sejauh mana manfaat kebijakan tersebut benar-benar sampai ke masyarakat paling jauh dari pusat pelayanan.
Wilayah terluar justru memiliki posisi strategis. Di sana, kehadiran negara bukan hanya dirasakan melalui kantor pemerintahan atau dokumen administrasi, tetapi melalui hal-hal sederhana yang menyentuh kehidupan sehari-hari: lampu yang menyala, anak-anak yang dapat belajar pada malam hari, dan makanan bergizi yang sampai ke sekolah.
Jemi Yusuf berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terhadap persoalan pasokan BBM bersubsidi untuk generator listrik sekaligus mempercepat pelayanan MBG bagi peserta didik di Pulau Kabetang.
Harapan tersebut pada akhirnya bukan sekadar permintaan atas fasilitas. Ia merupakan aspirasi agar prinsip pemerataan pelayanan publik benar-benar menjangkau masyarakat yang tinggal di ruang geografis paling menantang.
Sebab, bagi masyarakat di pulau terluar, cahaya lampu pada malam hari bukan hanya soal listrik. Ia adalah simbol bahwa negara hadir dan tidak membiarkan jarak geografis berubah menjadi jarak pelayanan. (LW.id)
