BANJARBARU, LenteraWacana.id — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan memasuki fase yang menuntut bukan hanya kecepatan, tetapi juga presisi. Di tengah luas lahan terbakar yang mencapai sekitar 160,55 hektare hingga 22 September 2026, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk mencegah api berkembang menjadi bencana ekologis yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menghadiri Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Jalan Gubernur Syarkawi, Rabu (23/9/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait. Kehadiran unsur Lanud Sjamsudin Noor menegaskan posisi dukungan TNI Angkatan Udara dalam ekosistem penanganan Karhutla yang membutuhkan orkestrasi sumber daya darat dan udara secara terpadu.
160,55 Hektare Terbakar, Penanganan Terus Berjalan
Berdasarkan paparan Kepala BPBD Kalimantan Selatan, hingga 22 September 2026 tercatat sekitar 160,55 hektare lahan terbakar.
Dari angka tersebut, sekitar 111,45 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan 49,10 hektare masih dalam proses penanganan.
Skala penanganan tersebut melibatkan 3.567 personel gabungan, enam unit helikopter water bombing, serta dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa Karhutla bukan sekadar persoalan munculnya titik api. Ia merupakan persoalan multidimensi yang menyentuh aspek lingkungan, keselamatan masyarakat, tata kelola wilayah, hingga kesiapan negara dalam mengerahkan sumber daya ketika kondisi darurat terjadi.
Dengan kata lain, setiap titik api membutuhkan respons yang terukur sebelum berubah menjadi rangkaian kebakaran yang lebih sulit dikendalikan.
BNPB Dorong Tim Gabungan Bergerak Cepat
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dalam rapat tersebut menekankan pentingnya pembentukan tim gabungan yang mampu bergerak cepat menghadapi titik api.
Kecepatan menjadi faktor krusial karena karakter Karhutla memungkinkan api menyebar mengikuti kondisi cuaca, vegetasi, serta arah angin. Karena itu, respons terhadap titik api tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi.
BNPB juga menekankan perlunya dukungan personel berpengalaman serta pengelolaan bantuan yang tertib agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi.
Persoalan koordinasi menjadi penting karena penanganan bencana pada dasarnya merupakan kerja kolektif. Banyaknya personel dan peralatan tidak otomatis menghasilkan efektivitas apabila tidak berada dalam satu kerangka komando dan distribusi tugas yang jelas.
Menteri Kehutanan Tekankan Integrasi Data
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menekankan pentingnya integrasi data, penguatan koordinasi, serta optimalisasi kekuatan pasukan darat dan dukungan operasi udara.
Penempatan personel, menurut arahan dalam rapat, perlu disesuaikan dengan tingkat prioritas wilayah.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola penanganan yang sekadar reaktif menuju pengelolaan operasi berbasis informasi. Data mengenai lokasi titik api, kondisi lapangan, kemampuan personel, serta dukungan udara menjadi fondasi penting dalam menentukan ke mana sumber daya harus diarahkan.
Dalam operasi Karhutla, ketepatan penempatan personel dapat menentukan seberapa cepat sebuah titik api dikendalikan.
Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Dukungan Operasi
Di tengah kebutuhan koordinasi tersebut, Danlanud Sjamsudin Noor turut memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan.
Kesiapan unsur TNI AU menjadi bagian dari dukungan terhadap operasi yang membutuhkan kemampuan mobilisasi, koordinasi, dan dukungan udara. Peran tersebut semakin relevan ketika penanganan kebakaran berlangsung di wilayah yang memiliki tantangan akses maupun kondisi lapangan yang tidak mudah dijangkau melalui jalur darat.
Bagi masyarakat, efektivitas operasi bukan semata-mata diukur dari jumlah personel atau peralatan yang dikerahkan, melainkan dari seberapa cepat ancaman api dapat dikendalikan sebelum mengganggu kehidupan warga dan memperluas kerusakan lingkungan.
Di titik inilah sinergi antarinstansi memperoleh makna yang lebih substantif: sumber daya yang tersebar harus bergerak sebagai satu sistem.
Dari Memadamkan Api Menuju Mencegah Titik Api
Rapat evaluasi tersebut pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang api yang telah muncul, tetapi juga tentang bagaimana mencegah api berikutnya.
Penanganan Karhutla membutuhkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan: respons cepat terhadap kebakaran yang sedang berlangsung dan pencegahan terhadap potensi munculnya titik api baru.
Karena itu, integrasi data, kesiapan personel, dukungan operasi udara, koordinasi pemerintah daerah, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.
Bagi Kalimantan Selatan, tantangannya bukan hanya menutup daftar titik api hari ini. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan agar bara yang telah dipadamkan tidak kembali menjadi api, sementara wilayah lain tidak menjadi episentrum kebakaran berikutnya.
Rapat evaluasi tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh sumber daya bergerak dalam satu arah: penanganan Karhutla yang terpadu, cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(LW.id)
