TOLITOLI, LenteraWayracana.id — Pelantikan kepala desa di Kabupaten Tolitoli tidak sekadar menandai pergantian atau pengisian kepemimpinan di tingkat desa. Di balik prosesi pengambilan sumpah yang berlangsung khidmat, tersimpan mandat yang jauh lebih substantif: memastikan negara hadir dalam bentuk pelayanan yang nyata di tengah masyarakat.
Pesan itu mengemuka saat Bupati Tolitoli H. Amran H. Yahya mengambil sumpah dan melantik 11 kepala desa dari Kecamatan Galang, Baolan, dan Lampasio, Kamis (8/10/2026), di Lapangan Moh, Tang, Desa Tinigi, Kecamatan Galang.
Prosesi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA tersebut dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Bunda PAUD, serta Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
Sekitar 450 masyarakat, bersama unsur pemerintahan, DPRD, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, turut menyaksikan momentum tersebut.
Bagi Bupati, pelantikan bukanlah sekadar seremoni administratif. Ia merupakan titik awal dari sebuah kontrak moral antara pemegang jabatan dan masyarakat yang dilayani.
«“Pelantikan ini tentu bukan hanya sebuah acara formal, tetapi merupakan awal dari tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.”»
Pernyataan tersebut menjadi garis besar pesan Bupati kepada para kepala desa yang baru dilantik. Jabatan kepala desa, menurutnya, harus dimaknai sebagai amanah untuk memastikan pemerintahan berjalan, pelayanan publik tidak tersendat, pembangunan terus bergerak, dan kehidupan sosial masyarakat tetap terpelihara.
Dalam perspektif pemerintahan modern, desa merupakan ruang pertama tempat masyarakat bersentuhan langsung dengan negara. Karena itu, kualitas pemerintahan desa pada akhirnya turut menentukan bagaimana warga merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Bupati meminta para kepala desa membangun komunikasi yang sehat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan desa tidak dapat dibangun dengan pendekatan kekuasaan semata. Ia membutuhkan komunikasi, partisipasi dan kepercayaan publik.
Terlebih, desa merupakan ruang sosial yang kompleks. Di sana kepentingan pembangunan bertemu dengan kebutuhan warga, tradisi bertemu kebijakan, dan anggaran publik harus diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan secara konkret.
Karena itu, Bupati juga menekankan agar pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.
“Setiap program harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan desa,” tegasnya.
Ada satu pesan penting lain yang disampaikan Bupati: kemajuan desa tidak boleh diukur hanya dari pembangunan fisik.
Menurutnya, kualitas keluarga, pendidikan anak usia dini, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan warga merupakan bagian integral dari pembangunan desa.
Karena itu, keberadaan TP PKK, Bunda PAUD dan Posyandu ditempatkan sebagai bagian penting dalam ekosistem pembangunan masyarakat.
Dalam pendekatan pembangunan manusia, ketiganya memiliki fungsi yang saling berkelindan. PKK bergerak dalam pemberdayaan keluarga, PAUD membangun fondasi perkembangan anak sejak usia dini, sementara Posyandu menjadi salah satu simpul pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.
Dengan kata lain, pembangunan desa bukan semata-mata tentang membangun fasilitas, tetapi juga membangun manusia yang akan mengisi dan menghidupkan desa tersebut.
Bupati menginginkan desa menjadi ruang sosial tempat masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, keluarga hidup sehat, dan warga memiliki ruang untuk tumbuh serta meningkatkan kesejahteraannya.
Sebelas Kepala Desa, Sebelas Amanah di Tiga Kecamatan
Sebanyak 11 kepala desa yang dilantik tersebar di tiga kecamatan.
Kecamatan Galang:
- Desa Lantapan — Samsul Bahri
- Desa Tinigi — Kusno
- Desa Sabang — Zuhri
Kecamatan Baolan:
- Desa Dadakitan — Nasrun
- Desa Buntuna — Usman Sanusi
- Desa Lelean Nono — Darman Isol
Kecamatan Lampasio:
- Desa Maibua — Muh Reza Fadli
- Desa Janja — Moh. Kasim M. Kusumo, S.H.
- Desa Tinading — Ekshanudin
- Desa Lampasio — Abdul Kadir
- Desa Ogomatanang — Angga Budiman
Sebelas nama tersebut kini memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka bukan hanya dituntut mampu menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga membaca denyut kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan serta program yang relevan.
Visi “Tolitoli Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” Dimulai dari Desa
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tolitoli terus berupaya mewujudkan visi “Tolitoli Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
Namun visi besar daerah, dalam analisis pemerintahan, tidak akan memiliki arti apabila berhenti di tingkat kebijakan kabupaten. Ia harus turun hingga ke ruang pelayanan paling dekat dengan warga: desa dan kelurahan.
Di titik inilah kepala desa, TP PKK, Bunda PAUD dan Posyandu memiliki peran strategis.
Bupati meminta seluruh unsur tersebut berjalan bersama, saling mendukung dan membangun kerja sama yang konstruktif.
Sebab, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar program tahunan. Ia membutuhkan kesinambungan antara pemerintahan, pemberdayaan keluarga, pendidikan, kesehatan dan partisipasi masyarakat.
Dari Prosesi Pelantikan Menuju Ujian Kepemimpinan
Pelantikan pada akhirnya hanyalah sebuah pintu masuk. Ujian sesungguhnya dimulai setelah acara selesai, ketika kepala desa kembali ke wilayah masing-masing dan berhadapan dengan persoalan masyarakat yang nyata.
Ada warga yang membutuhkan pelayanan administrasi. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian kesehatan. Ada anak-anak yang membutuhkan ruang tumbuh dan pendidikan. Ada kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan. Dan ada pula tuntutan agar setiap rupiah anggaran desa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, sumpah jabatan bukan hanya rangkaian kata yang diucapkan di hadapan pejabat dan masyarakat. Ia adalah ikrar moral untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Bupati pun menutup pesannya dengan sebuah harapan agar desa menjadi tempat di mana pelayanan publik hadir dengan baik, pendidikan tumbuh, keluarga hidup sehat, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang.
Pesan itu sederhana, tetapi justru di situlah ukuran keberhasilan pemerintahan desa sesungguhnya: seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat dari kekuasaan yang dipercayakan kepada pemimpinnya.
Prosesi pelantikan berakhir. Sumpah telah diucapkan. Jabatan telah disandang.
Kini, masyarakat menunggu satu hal yang lebih konkret: kerja.
(LW.id)
