Lenterawayracana.id | BUOL — Pemerintah Kabupaten Buol kembali mengkaji keberlanjutan Program Badan Gizi Nasional (BGN) melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kamis (2/4/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Buol, Moh. Yamin Rahim, dan dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga pihak pengelola program.
Rapat ini bukan sekadar forum administratif, melainkan ruang evaluasi menyeluruh pasca insiden dugaan keracunan makanan pada 28 Januari 2026 lalu. Peristiwa yang sempat menimbulkan kekhawatiran publik itu menjadi titik balik penting dalam menata ulang standar operasional program gizi di wilayah Kecamatan Bunobogu.
Secara deskriptif, pemerintah daerah menegaskan bahwa pengaktifan kembali program tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Sekda menekankan pentingnya pemenuhan seluruh prasyarat teknis, terutama Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai sistem vital dalam menjaga sanitasi lingkungan. Dalam perspektif kesehatan lingkungan, IPAL berfungsi mengolah limbah cair agar tidak mencemari sumber air dan meminimalkan potensi penyebaran patogen berbahaya.
“IPAL bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi indikator utama kelayakan operasional,” tegas Sekda dalam arahannya.
Dari sisi teknis, Koordinator Wilayah SPPG, Tuho Nisman Laia, menjelaskan bahwa sejumlah standar dasar telah dipenuhi, mulai dari penggunaan material higienis, pemasangan water heater, hingga sistem filtrasi air berbasis ultraviolet. Secara ilmiah, teknologi UV dikenal efektif menonaktifkan mikroorganisme seperti bakteri dan virus tanpa menambah bahan kimia, sehingga aman untuk proses pengolahan pangan.
Namun demikian, aspek pengelolaan limbah masih menjadi pekerjaan rumah. Sistem IPAL yang ideal harus memenuhi prinsip pengendapan, filtrasi, dan degradasi biologis agar limbah tidak mencemari lingkungan sekitar.
Ketua Yayasan Tirta Biru Sejahtera, Agus Frita, menyatakan pihaknya telah memenuhi sebagian besar dari 15 indikator yang ditetapkan BGN. Beberapa pembenahan lanjutan, seperti perbaikan saluran limbah dan pemasangan sistem ventilasi (exhaust), terus dilakukan guna memastikan standar kebersihan dapur terpenuhi.
Di sisi lain, suara kehati-hatian datang dari pihak sekolah. Kepala SMP 5 Bunobogu, Kaharudin, mengungkapkan bahwa dukungan tetap diberikan, namun kekhawatiran orang tua siswa masih menjadi perhatian. Trauma kolektif akibat kejadian sebelumnya menuntut adanya jaminan keamanan pangan yang lebih ketat.
Pendekatan human interest terlihat dari bagaimana masyarakat dan pihak sekolah tidak menolak program ini, melainkan berharap adanya perbaikan nyata. Program gizi ini dinilai penting karena menyentuh langsung kebutuhan dasar siswa, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol memastikan bahwa penanganan kasus sebelumnya telah dilakukan secara komprehensif. Sebanyak 143 kasus yang terdata berhasil ditangani tanpa dampak serius. Investigasi epidemiologi, termasuk pengambilan sampel dan uji laboratorium, menjadi bagian dari upaya memastikan penyebab kejadian serta mencegah pengulangan.
Secara analitis, rapat ini menunjukkan adanya sinergi antara aspek kebijakan, teknis, dan sosial. Program BGN bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut sistem keamanan pangan (food safety system) yang mencakup sanitasi, pengolahan, hingga distribusi.
Dengan demikian, pengaktifan kembali program akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur sanitasi dan konsistensi penerapan standar operasional. Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan demi keberlanjutan program.
Rapat berakhir pada pukul 11.20 WITA dalam keadaan aman dan lancar, dengan satu pesan utama: keberhasilan program gizi bukan hanya diukur dari penyaluran, tetapi dari jaminan keamanan dan kepercayaan masyarakat.
(LW.id)
