Palu — Kodam XXIII/Palaka Wira menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Songgolangi, Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026).
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Komandan Lanal Palu, serta Komandan Den AU.
Dalam forum strategis tersebut, para pemangku kepentingan membahas sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan upaya menjaga kondusivitas wilayah serta memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah. Pendekatan yang digunakan menekankan prinsip kolaboratif governance, yakni sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait.
Adapun agenda utama yang dibahas meliputi pemetaan potensi ancaman bencana alam dan dampak lingkungan, penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI), penanganan peredaran narkoba, rencana pemindahan pelabuhan penyeberangan penumpang, sosialisasi implementasi KUHAP dan KUHP tahun 2026, stabilitas ekonomi menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H/2026, serta pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Sulawesi Tengah.
Rapat berlangsung secara konstruktif, di mana masing-masing unsur Forkopimda memaparkan analisis situasi dan rekomendasi strategis. Hasil rapat merumuskan langkah-langkah kebijakan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang guna merespons dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan daerah.
Terkait maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Poboya dan sejumlah lokasi lainnya, Forkopimda menyepakati perlunya pertemuan lanjutan serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban. Dua poin utama yang menjadi perhatian adalah usulan kepada Pemerintah Pusat agar perusahaan CPM memberikan kebijakan penciutan wilayah konsesi untuk dimanfaatkan masyarakat asli Poboya. Selain itu, sebagai solusi jangka pendek, direncanakan penerapan pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sesuai aspirasi warga, yang akan disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Forkopimda juga menekankan pentingnya sosialisasi dampak lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida pada aktivitas tambang ilegal, yang secara ilmiah terbukti berdampak pada degradasi ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Pembahasan berikutnya menyoroti penanganan peredaran narkoba yang dinilai semakin masif. Dalam waktu dekat, Forkopimda akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat kabupaten dan provinsi untuk merumuskan strategi penanganan terpadu. Pembentukan tim terpadu ini diharapkan dapat memperkuat langkah penindakan serta menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah menyatakan komitmen kolektif dalam memerangi peredaran narkoba, melengkapi upaya penegakan hukum yang telah dilakukan aparat berwenang.
Dalam rangka persiapan menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026, Forkopimda juga menyiapkan langkah-langkah strategis meliputi pengendalian inflasi, antisipasi bencana alam, serta menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Sejumlah kebijakan antisipatif telah disiapkan untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Menyikapi kondisi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini di Sulawesi Tengah, Forkopimda mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam sebagai dampak dari anomali iklim dan perubahan cuaca yang tidak menentu.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kodam XXIII/Palaka Wira bersama Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah.
Sumber: Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah / Kodam XXIII/Palaka Wira
(REDAKSI)
“Tonton juga liputan videonya di YouTube Lentera Wayracana TV”
