TOLITOLI, LenteraWayracana.id — Di tengah gegap gempita peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Desa Pulau Kabetang, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, justru menghadapi situasi yang kontras: kehidupan mereka selama sepekan terakhir berlangsung tanpa penerangan listrik pada malam hari.
Mesin generator pembangkit listrik yang menjadi tumpuan penerangan warga di tiga dusun disebut tidak dapat beroperasi lantaran tidak memperoleh suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Akibatnya, lebih dari seribu warga harus menjalani aktivitas malam dalam kondisi gelap.
Kondisi tersebut disampaikan Jemi Yusuf, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, yang meminta pemerintah mencari solusi konkret agar kebutuhan energi dasar masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan tersebut segera terpenuhi.
Pulau Kabetang dan Persoalan Energi di Wilayah Terluar
Secara administratif, Desa Pulau Kabetang berada di Kecamatan Ogodeide, salah satu wilayah terluar dan berbatasan di Kabupaten Tolitoli. Desa ini terdiri atas tiga dusun yang dihuni sekitar 1.026 jiwa atau 310 kepala keluarga.
Di pulau tersebut terdapat sejumlah fasilitas pendidikan, yakni satu SMP satu atap, dua sekolah dasar, serta dua PAUD. Infrastruktur pendidikan itu menjadi bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat pulau yang aksesnya tidak semudah wilayah daratan.
Karena itu, persoalan listrik tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya lampu menyala. Bagi masyarakat kepulauan, energi merupakan infrastruktur dasar yang berkelindan dengan pendidikan, ekonomi, komunikasi, keamanan, hingga kualitas pelayanan publik.
Ketika generator berhenti beroperasi, aktivitas warga ikut tersandera.
Anak-anak sekolah kehilangan ruang belajar yang memadai pada malam hari. Warga yang membutuhkan penerangan untuk bekerja atau menjalankan aktivitas rumah tangga harus mengandalkan sumber penerangan alternatif yang belum tentu tersedia dan terjangkau.
Dalam perspektif pembangunan, kondisi tersebut memperlihatkan paradoks klasik wilayah terluar: masyarakat berada di dalam wilayah administrasi negara yang sama, tetapi belum sepenuhnya merasakan kualitas pelayanan dasar yang setara.
Ratusan Pelajar Belum Tersentuh Program MBG
Persoalan lain yang turut disoroti Jemi Yusuf adalah belum terlayaninya ratusan peserta didik di Pulau Kabetang oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Keberadaan sekolah di pulau tersebut membuat persoalan distribusi pangan bergizi menjadi tantangan tersendiri. Karakter geografis kepulauan menuntut pola distribusi yang berbeda dengan wilayah perkotaan atau daratan yang memiliki akses transportasi lebih mudah.
Di sinilah kebijakan nasional diuji bukan hanya dari cakupan program, tetapi dari kemampuan negara menjangkau masyarakat hingga wilayah yang secara geografis berada di garis terluar.
Program strategis nasional idealnya tidak berhenti pada angka penerima manfaat secara administratif. Ukuran keberhasilannya justru terlihat ketika anak-anak di wilayah terpencil sekalipun memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.
Momentum Kemerdekaan dan Wajah Ketimpangan Pelayanan
Ironi situasi Pulau Kabetang menjadi semakin kuat karena persoalan tersebut muncul bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kemerdekaan secara substantif bukan sekadar seremoni tahunan. Ia juga mengandung makna tentang hadirnya negara dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk listrik, pendidikan, pangan bergizi, dan pelayanan publik.
Karena itu, persoalan Pulau Kabetang semestinya tidak dipandang sebagai persoalan teknis distribusi BBM semata.
Ada persoalan tata kelola pelayanan dasar yang perlu dibaca secara lebih komprehensif: bagaimana mekanisme pasokan energi untuk wilayah kepulauan, bagaimana memastikan BBM bersubsidi sampai kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan, serta bagaimana program nasional seperti MBG dapat menjangkau sekolah-sekolah di pulau terluar.
Jika persoalan ini berulang, maka yang dibutuhkan bukan sekadar respons insidental, melainkan desain kebijakan yang adaptif terhadap karakter geografis kepulauan.
DPRD Minta Pemerintah Hadir
Jemi Yusuf berharap pemerintah segera menghadirkan solusi bagi masyarakat Pulau Kabetang, khususnya terkait ketersediaan BBM bersubsidi untuk mengoperasikan generator pembangkit listrik.
“Semoga ada solusi untuk masyarakat Pulau Kabetang dalam mendapatkan BBM bersubsidi guna memberikan penerangan listrik di malam hari dan pelayanan MBG sebagai program unggulan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” demikian harapan Jemi Yusuf.
Harapan tersebut pada dasarnya merupakan suara sederhana: warga ingin rumah mereka kembali terang dan anak-anak mereka memperoleh makanan bergizi.
Namun di balik permintaan sederhana itu terdapat pertanyaan besar tentang kehadiran negara di wilayah terluar.
Pulau Kabetang mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gemerlap pusat kota. Ukuran sesungguhnya justru tampak dari seberapa jauh cahaya pelayanan negara mampu menembus pulau-pulau kecil yang berada di tepian peta.
Bagi masyarakat Kabetang, listrik bukan sekadar cahaya. Ia adalah simbol kehadiran, akses, dan rasa bahwa mereka tidak dilupakan oleh negara. (LW.ID)
