Lenterawayracana.id | Tolitoli – Pemerintah Kabupaten Tolitoli resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 pada Senin (6/4/2026) di Hotel Mitra, Kecamatan Baolan. Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Tolitoli H. Amran H. Yahya, Wakil Bupati Moh. Besar Bantilan, Ketua DPRD Sriyanti Amran, serta unsur Forkopimda dan perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan.
Awal Perencanaan Strategis
Dalam sambutannya secara virtual, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 saat ini masih berada pada tahap awal perencanaan strategis. Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi kunci untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan nasional.
Secara ilmiah, tahap ini dikenal sebagai early-stage policy alignment, yaitu fase krusial dalam siklus perencanaan pembangunan yang menentukan kualitas output kebijakan. Tanpa sinkronisasi yang baik, potensi tumpang tindih program dan inefisiensi anggaran akan sulit dihindari.
Aspirasi dan Tantangan Daerah
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Fauzan Adzhima H. Yahya, menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Ia menekankan bahwa pembangunan SDM tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga harus adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (sustainable development), investasi pada pendidikan dan kesehatan merupakan indikator utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep human capital development yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif.
962 Usulan dan Tekanan Fiskal
Ketua DPRD Tolitoli, Sriyanti Amran, mengungkapkan bahwa terdapat 962 usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti reses dan musrenbang kecamatan.
Namun, di balik tingginya aspirasi tersebut, terdapat tantangan fiskal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 10 persen dari APBD sesuai regulasi nasional. Kondisi ini berpotensi menekan keberlanjutan tenaga honorer, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dari sudut pandang ekonomi publik, situasi ini mencerminkan adanya trade-off antara efisiensi anggaran dan stabilitas tenaga kerja. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus menjaga keseimbangan belanja.
Tema Besar: Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul
Puncak acara ditandai dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Bupati H. Amran H. Yahya. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen penting dalam membangun konsensus pembangunan.
Tema RKPD 2027 yang diusung, yakni “Mendorong penguatan pondasi pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis sektor unggulan dan meningkatkan SDM unggul,” mencerminkan arah kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan daya saing.
Pendekatan ini selaras dengan konsep inclusive growth, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wajah-Wajah Harapan
Di balik forum yang berlangsung formal, terselip harapan dari para peserta yang hadir—para camat, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat. Bagi mereka, Musrenbang bukan sekadar rapat, tetapi ruang untuk menyuarakan kebutuhan dasar: jalan yang layak, akses air bersih, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Human interest dari kegiatan ini terletak pada pertemuan antara kebijakan dan realitas. Di satu sisi, ada dokumen perencanaan yang sarat angka dan strategi. Di sisi lain, ada masyarakat yang menunggu perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Penutup
Kegiatan pembukaan Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Tolitoli berakhir pada pukul 16.00 WITA dalam keadaan aman dan tertib. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagaimana disampaikan oleh pelapor, Musrenbang menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan dari bawah (bottom-up planning) menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
(LW.id)
