LENTERAWAYRACANA.ID | TOLITOLI — Pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI untuk pembiayaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada Musim Tanam April–September 2026 merefleksikan penguatan paradigma pembangunan pertanian berbasis mitigasi risiko dan perlindungan sosial produktif.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk afirmasi negara terhadap capaian swasembada beras nasional yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren positif. Di tengah dinamika iklim global dan volatilitas sektor pangan, perlindungan terhadap petani menjadi variabel strategis dalam menjaga stabilitas produksi nasional.
Program AUTP sendiri merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada musim tanam Asep 2026, pemerintah mengalokasikan pembiayaan AUTP untuk 100 ribu hektare lahan sawah melalui skema realokasi anggaran negara.
Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, Jemi Yusuf, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus segera direspons secara cepat dan terukur oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sebagai institusi teknis yang memiliki otoritas sektoral.
Menurutnya, percepatan implementasi AUTP merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi perlindungan terhadap petani padi sawah yang selama ini berada pada posisi paling rentan terhadap risiko gagal panen akibat anomali cuaca, banjir, kekeringan, maupun serangan hama.
Dalam perspektif ekonomi politik pangan, AUTP tidak sekadar dipahami sebagai instrumen kompensasi, melainkan sebagai arsitektur perlindungan negara terhadap keberlanjutan produksi pertanian nasional. Asuransi pertanian menjadi elemen fundamental dalam membangun sistem pangan yang resilien dan berkelanjutan.
Di tingkat sosial, keberadaan AUTP memiliki dimensi human interest yang kuat. Bagi petani kecil, sawah bukan hanya ruang produksi, melainkan ruang kehidupan. Ketika gagal panen terjadi, yang terdampak bukan semata hasil pertanian, tetapi juga keberlangsungan pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, hingga stabilitas ekonomi keluarga.
Karena itu, kebijakan perlindungan pertanian harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Negara tidak hanya hadir menjaga produksi beras, tetapi juga menjaga martabat dan keberlanjutan hidup petani sebagai penyangga utama ketahanan pangan Indonesia.
(LW.ID)
