Lenterawayracana.id | Tolitoli — Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Tolitoli masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek perbenihan. Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TP & Horti) menunjukkan bahwa pada Musim Tanam (MT) Oktober–Maret (Okmar) 2025/2026, ketersediaan benih baru mencapai 3,5 ton untuk 1.750 hektare sawah.
Jika dibandingkan dengan total luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 9.165 hektare sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022, angka tersebut hanya mencakup sekitar 15 hingga 20 persen kebutuhan. Kondisi ini menjadi indikator lemahnya sistem penyediaan benih di daerah.
Secara ilmiah, benih unggul bersertifikat merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan produktivitas tanaman. Benih yang memiliki kemurnian genetik dan daya tumbuh tinggi mampu menghasilkan tanaman yang lebih seragam, tahan terhadap hama, serta berpotensi meningkatkan hasil panen secara signifikan.
Namun di lapangan, rendahnya penggunaan benih bersertifikat di Tolitoli tidak lepas dari belum optimalnya fungsi balai benih yang berada di Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan dan Kecamatan Dondo. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat produksi dan distribusi benih tersebut belum berjalan maksimal, sehingga petani masih mengandalkan benih turunan yang kualitasnya tidak terjamin.
Akibatnya, produktivitas padi sawah di daerah ini masih tergolong rendah, yakni berkisar antara empat hingga lima ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare. Angka ini berada di bawah potensi produksi varietas unggul yang secara teoritis dapat mencapai lebih dari enam hingga tujuh ton per hektare.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TP & Horti Kabupaten Tolitoli, Masdar Dg Silasa, SP., MSi, menegaskan bahwa penggunaan benih unggul bersertifikat dapat menjadi solusi strategis untuk mendongkrak produksi.
“Jika penggunaan benih unggul bersertifikat ditingkatkan, potensi peningkatan produksi bisa mencapai hingga 60 persen,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, hasil Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret, terutama dalam penguatan program perbenihan dan alokasi anggaran.
Dari sisi human interest, kondisi ini juga menggambarkan realitas yang dihadapi petani di Tolitoli. Di tengah harapan akan hasil panen yang lebih baik, mereka masih bergantung pada benih seadanya, sembari menunggu hadirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar pertanian.
Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, potensi besar sektor pertanian di Tolitoli dikhawatirkan tidak akan berkembang optimal, meski didukung oleh luas lahan yang memadai..
(LW.id)
