Lenterawayracana.id TOLITOLI — Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahendra SH, SIK, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang presisi saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Lantai II Polres Tolitoli, Senin (30/3/2026). Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk meninjau kembali standar pelayanan publik di lingkungan kepolisian, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat yang kian dinamis.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mencerminkan semangat kebangsaan sebelum memasuki agenda utama. Secara deskriptif, forum ini dihadiri jajaran pejabat utama Polres Tolitoli, di antaranya Wakapolres Kompol Alfius Parangi, SH , Kasatreskrim Iptu Stevi Yohanes Hurlatu, Kasatlantas Iptu Nur Fahmi, Kasi Was Iptu Efendi Iskandar Alam, serta KBO Satintelkam Iptu Herman Muis, dan Kasi Humas AKP Budi Atmojo, bersama unsur masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Dalam pendekatan deskriptif-analitis, forum ini mencerminkan penerapan good governance, di mana transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama pelayanan publik. Kapolres menekankan bahwa kualitas pelayanan bukan hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kepercayaan publik yang dibangun melalui integritas dan konsistensi.
Sesi pemaparan menjadi ruang elaborasi kinerja masing-masing fungsi. Dari perspektif ilmiah populer, transformasi layanan SKCK yang disampaikan fungsi Intelkam menunjukkan penerapan digital service delivery, yakni sistem berbasis teknologi yang mampu memangkas waktu layanan sekaligus menekan potensi penyimpangan seperti pungutan liar.
Kasatreskrim Iptu Stevi Yohanes Hurlatu mengungkapkan bahwa sistem pelaporan masyarakat kini telah terintegrasi dalam aplikasi. Hal ini memungkinkan proses penanganan perkara menjadi lebih terstruktur dan dapat dipantau secara real-time, sebuah pendekatan yang selaras dengan prinsip evidence-based policing.
Di sisi lain, Kasatlantas Iptu Nur Fahmi menyoroti dimensi kemanusiaan dalam pelayanan lalu lintas. Penanganan kecelakaan, menurutnya, bukan sekadar prosedur administratif, tetapi berkaitan dengan keselamatan jiwa yang membekas sepanjang hidup korban, sebuah pengingat bahwa pelayanan publik juga menyentuh aspek empati.
Memasuki sesi diskusi, forum berubah menjadi ruang dialog terbuka. Suara masyarakat yang disampaikan secara langsung menghadirkan perspektif nyata dari lapangan. Dalam kerangka human interest, interaksi ini memperlihatkan hubungan yang semakin setara antara aparat dan masyarakat, dari yang sebelumnya bersifat satu arah, kini menjadi kolaboratif.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama. Dokumen ini akan menjadi rujukan bagi masing-masing satuan kerja dalam memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Polres Tolitoli, pelaksanaan FKP ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam membangun pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Secara naratif faktual, forum ini tidak hanya menggambarkan rutinitas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan transformasi Polri menuju institusi yang lebih terbuka dan responsif. Sebuah proses yang tidak instan, namun terus bergerak melalui evaluasi dan keterlibatan publik.
(LW.id)
